PILKADA Antara Harapan Dan Kenyataan

pilkadaSaya heran dengan sistem perpolitikan kita yang semakin buram, bahkan undang-undang yang disahkan kedepan bukannya memberi peluang akan membaiknya sistem kepartaian kita, tetapi justru memberi peluang mereka untuk “memanfaatkan partainya” dengan banyak peluang dan fasilitas.

Saya coba membuat ringkasan “betapa hebatnya PEMILUKADA” kita saat ini ;

  • Pemborosan besar-besaran uang negara. Bila satu putaran saja sudah puluhan hingga ratusan milyar, bagaimana jika dua putaran ? Bagaimana juga bila banyak kabupaten kota atau propinsi yang harus melalui dua putaran? Belum lagi biaya yang dianggarkan untuk KPU, untuk ratusan bahkan ribuan KPU diseluruh Indonesia.
  • Berpotensi  besar terjadinya konflik horisontal, terutama antar pendukung. Bila ini terjadi, biasanya banyak fasilitas umum yang dirusak massa, maka selain menyebabkan kerugian materiil, sejatinya yg seperti ini merusak mental dan moral masyarakat. Mereka jadi temperamen, buntu akalnya, dan begitu mudah dipancing emosinya.
  • Sarat politik uang , dan hampir tdk ada calon yg tdk “membeli suara” dlm pilkada ini. Hal ini diakui oleh banyak ahli dan pengamat. Yang lebih memprihatinkan lagi, pernah dalam satu tayangan TV, ada calon yang membagi-bagi uang Rp. 50.000,- an kepada warga.
  • Melibatkan rakyat biasa ke dalam dunia politik. Seorang warga yang biasanya jualan dagangan, para tukang,  guru, karyawan dan lain-lain, jadi ikut berpolitik, padahal bukan bidang dan keahliannya, walaupun menggunakan istilah “pembelajaran politik”.
  • Berpeluang besar terjadinya tindak KORUPSI atas “biaya pilkada” yang sudah dikeluarkannya. Korupsi ini bisa dalam banyak bentuk dan rupa; penyalahgunaan jabatan, menggunakan pengaruh, mengkhianati amanah, dan lain-lain.
  • 50-70% kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur terlibat korupsi. Belum lagi yg masih dalam proses penyidikan. Kenapa ini bisa terjadi? Mudah menebaknya, “mengejar setoran untuk mengembalikan modal”.
  • Banyak calon yg gagal akhirnya stres, keluarganya kacau, cerai, bahkan ada yang gila. Kita masih ingat kejadian seorang pengusaha yang stress berat sampai terlihat berjalan-jalan hanya mengenakan celana dalam. Atau kejadian calon yang gagal hingga bunuh diri.
  • Katakanlah.. bila pemilihan melalui dewan (DPR / DPRD ) rentan korupsi, maka cukuplah para anggota dewan “ yg terhormat “ sebagai pelakunya. Sedang dengan pilkada ini, maka pelaku korupsi adalah semua pemilih yg menikmati “kampanye” para calon.

Apa yang tersisa dari PILKADA..? Masih mau ikut PILKADA..?

=================================

Jika menyukai artikel ini, like and share.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better